Home / Berita / KUNCI SUKSES PEMILU 2019 : PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH

KUNCI SUKSES PEMILU 2019 : PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH

Syamsul Wathoni

Tahun 2019 merupakan tahun politik. Pemilihan umum serentak untuk memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon DPD, Calon DPR RI, Calon DPRD Provinsi dan Calon DPRD Kabupaten/ Kota, dimana  akan dilaksanakan pada tanggal 17 April tahun 2019.  Karena dilaksanakan secara serentak itulah, maka dibutuhkan kesiapan yang matang agar pemilu berjalan sukses dan sesuai dengan prinsip Luber dan Jurdil.

Kesuksesan penyelenggaraan pemilu tahun 2019 di topang oleh beberapa hal. Pertama, Penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Jajarannya PPK, PPS, KPPS beserta Bawaslu dan Jajarannya Panwascam, PPL dan Pengawas TPS memiliki integritas yang tinggi serta Independensi yang tidak diragukan lagi. Kedua, kompetisi antara peserta pemilu berlangsung Luber dan Jurdil. Ketiga, komitmen yang tinggi untuk menjaga netralitas jajaran ASN, TNI dan Polri. Keempat, kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Tulisan ini akan membahas aspek partisipasi masyarakat untuk memberikan hak pilihnya secara sukarela ke TPS sesuai dengan pilihan mereka.Partisipasi masyarakat dalam pemilu untuk dapat memberikan suaranya merupakan prasyarat mutlak bagi kesuksesan pemilu. Semakin tinggi tingkat kehadiran pemilih di TPS, semakin besar tingkat kesuksesannya.  Sebaliknya, rendahnya tingkat kehadiran pemilih di TPS akan menyebabkan pemilu dianggap tidak sukses.

Berdasarkan data KPU Kabupaten Ngawi Jumlah kehadiran pemilih sejak tahun 2014 sampai sekarang adalah sebagai berikut : Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 mencapai 73.03 %, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 mencapai 69.79 %, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2015 mencapai 74.40 %  dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur Jawa Timur Tahun 2018 mencapai 68.05 %.

Data tersebut menunjukkan bahwa kisaran jumlah pemilih yang menggunakan hak Pilih antara 68 – 75 %, artinya masih terdapat pemilih sebanyak 25 -32 % yang tidak menggunakan hak pilihnya. Prosentase tersebut kalau dilihat dari angka, jika mendasar jumlah pemilih Ngawi sejumlah 700 ribuan (mengacu data Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPT-HP 2) Ngawi sejumlah 707.894), maka terlihat bahwa pemilih yang hadir di TPS berjumlah antara 500 ribu – 535 ribu dan pemilih tidak hadir di TPS berjumlah 165 ribu – 200 ribuan pemilih.

Mengacu pada asumsi angka tersebut diatas, mengapa masih ada 165 ribu – 200 ribuan pemilih tidak memilih? Apa penyebab mereka tidak menggunakan hak pilihnya? Siapa Saja pemilih tersebut? Biasanya tanpa berfikir panjang, publik akan langsung menyimpulkan secara “hantam kromo”. “KPU yang salah”, “KPU tidak sosialisasi”, “KPU tidak bekerja maksimal”. Menjawab tuduhan tersebut, KPU tentu tidak bisa membalas semaunya. Paling KPU hanya bisa menjawab “iya akan kami jadikan bahan evaluasi untuk terus melakukan sosialisasi”.

Kalau kita melakukan analisis terhadap permasalahan partisipasi pemilih secara mendalam, maka ada beberapa penyebab pemilih tidak menggunakan hak pilihnya. Tentu penyebabnya bukan hanya KPU Kurang sosialisasi dan pemilih tidak tahu pemilu. Ada banyak faktor yang sangat komplek, sehingga membutuhkan kerjasama semua pihak untuk terlibat menyelesaikannya.

Diantara penyebab pemilih tidak menggunakan hak pilihnya yang Pertama adalah Problem Administratif, yaitu berkaitan dengan persoalan pendataan pemilih. Perlu diketahui bahwa DPT (Daftar Pemilih tetap) ditetapkan 6 bulan sebelum pelaksanaan pemilu yaitu tanggal 6 September 2018. Meskipun saat ini, DPT sudah ditetapkan dan diperbaiki lagi menjadi DPT Hasil Perbaikan 2 pada tanggal 15 Nopember di KPU RI. KPU perlu menetapkan Daftar Pemilih jauh hari sebelum pemilu dilaksanakan karena untuk keperluan mencetak kebutuhan perlengkapan logistik pemungutan suara. Ketika DPT telah ditetapkan, maka tidak bisa diubah dan dikurangi. Apalagi penetapan DPT berbasis tempat tinggal domisili di dalam KTP elektronik.

Dalam kurun waktu 6 bulan tersebut, memungkinkan terjadi persoalan yang menyebabkan DPT berubah. Misalnya pemilih sudah meninggal, Pemilih Pindah domisili, Pemilih ubah status, Pemilih berubah pekerjaannya menjadi TNI/Polri atau Pensiun dari TNI/Polri. Perubahan data kependudukan dan data pemilih tersebut jumlahnya mencapai ribuan. Akan tetapi perubahan tersebut tidak mengurangi jumlah pemilih terdaftar dalam DPT. Sehingga DPT akan menjadi acuan dalam pemilih yang berhak memberikan suara pada saat pemungutan suara di TPS. Prosentase antara pemilih yang hadir dan pemilih tidak hadir juga mengacu pada jumlah DPT tersebut.

Problem kedua adalah Problem Teknis. Yaitu berkaitan dengan permasalahan teknis yang menyebabkan pemilih tidak datang ke TPS karena sedang melakukan kegiatan lain yang tidak dapat ditinggalkan. Diantara contoh problem teknis misalnya: sedang musim panen, sedang dalam perjalanan, sedang sakit, bekerja di tempat yang jauh dari TPS, menjadi Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan, liburan dll. Hal seperti ini dapat kita lihat di Puskesmas atau Rumah Sakit. Terdapat banyak pemilih yang berada di rumah Sakit pada hari pemungutan suara. Meskipun ada fasilitas pindah memilih, kebanyakan pemilih tidak menggunakannya.

Selain itu, banyak pemilih yang bekerja di Luar daerahnya. Baik menjadi pekerja di Kota-Kota besar, atau menjadi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pemilih tersebut masih terdaftar dalam DPT di wilayahnya, tetapi pada hari H, mereka tidak bisa pulang untuk menggunakan hak suaranya.

Sedangkan problem ketiga adalah Problem Ideologis/Politis. Yaitu berkaitan dengan permasalahan ideologis/politis yang menyebabkan pemilih tidak datang ke TPS, karena tidak ada yang sesuai dengan pilihannya,berkeyakinan bahwa pemilu tidak mampu mengubah nasibnya dll. Banyak yang bisa dijadikan contoh misalnya pemilih merasa tidak kenal dengan calon yang akan dipilih. Pemilih mengharapkan sesuatu untuk memilih. Atau ada oknum tertentu yang menyuruh pemilih agar tidak hadir di TPS.

Problem ideologis/politis salah satunya disebabkan oleh tingkat pendidikan dan kesadaran politik yang dimiliki masyarakat. Bentuknya adalah apatisme politik masih di dominan di masyarakat dan mereka memahami bahwa pemilu akan mengubah nasib orang per orang menjadi lebih baik dalam waktu yang singkat. Padahal perubahan itu membutuhkan waktu dan proses.

Problem seperti ini menjadi tugas semua pihak untuk mampu mengubah paradigma masyarakat tentang pemilu dan demokrasi. Semua pihak harus bekerjasama memberikan pendidikan pemilih kepada masyarakat, bahwa pemilu merupakan agenda negara yang sangat penting untuk membentuk sebuah pemerintahan yang demokratis. Selain itu, Hal seperti ini harus menjadi tantangan semua pihak khususnya peserta pemilu agar memiliki komitmen tinggi untuk mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik seperti yang dijanjikan pada saat kampanye.

Upaya Peningkatan Partisipasi Pemilih

Demi suksesnya penyelenggaraan pemilu serentak 2019, permasalahan partisipasi pemilih seperti diuraikan diatas harus menjadi Pekerjaan Rumah semua pihak. Bukan hanya Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu), tetapi juga Pemerintah, Kepolisian, TNI, Media Massa, Ormas, LSM, Perguruan Tinggi, Partai Politik dan Peserta Pemilu harus bahu membahu mendorong dan memberikan pendidikan pemilih kepada masyarakat  untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2019. Masing-masing bisa mengambil peran untuk meningkatkan partisipasi pemilih.

Diantara upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih adalah sebagai berikut :Pertama, Meyakinkan pemilih bahwa Pemilu merupakan sarana membentuk sebuah pemerintahan yang demokratis untuk memilih pemimpin eksekutif dan legislatif. Diharapkan pemimpin yang terpilih hasil pemilu akan menyusun sebuah program yang mampu memberikan kesejahteraan masyarakat mendasar pada janji dan program kampanye mereka.

Kedua, Meningkatkan kualitas dan kuantitas sosialisasi baik terkait dengan filosofi maupun teknis kepemiluan. Untuk melaksanakan strategi yang kedua ini KPU harus bekerjasama dengan Bwaslu, Pemerintah Daerah, Kepolisian dan Kodim untuk melaksanakan sosialisasi yang berkualitas dan berkuantitas dengan cara sosialisasi berbasis keluarga. Bentuknya PPS, KPPS, Kepala Desa, Kepala Dusun, Babin Kamtibmas dan Babinsa bersama-sama melaksanakan sosialisi ke rumah-rumah warga secara door to door.

Ketiga, Melibatkan masyarakat dalam beberapa kegiatan yang terdapat dalam tahapan pemilihan umum. Bentuk kegiatannya adalah selalu melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pemilu seperti pencalonan, penyusunan daftar pemilih, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara.

Keempat, Permudah aturan bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilih. Pemilih bisa mengunakan hak pilihnya dimanapun mereka berada. Kelima, Mengubah hak memilih menjadi kewajiban memilih (sebagaimana diterapkan di beberapa negara dan bahkan disertai dengan sanksi).

Tulisan Syamsul Wathoni, Ketua KPU Kabupaten Ngawi.

Artikel  yang sama juga dimuat di Radar Madiun, Selasa 29 November 2018.

Check Also

KOMUNITAS PECINTA SEPEDA ONTHEL SIAP SUKSESKAN PEMILU

Ngawi, kpu-ngawikab.go.id – Relawan basis komunitas  terus bergerak memberi kabar tentang Pemilu Serentak. Berbagai kelompok …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *