Home / Kegiatan / Belajar Bersama KPU Dan PANWAS Kabupaten Ngawi : Agenda Yang layak Menjadi Tradisi.

Belajar Bersama KPU Dan PANWAS Kabupaten Ngawi : Agenda Yang layak Menjadi Tradisi.

Ngawi, www.kpu-ngawikab.go.id – Kamis,29 agustus 2017, BERTEMPAT  di ruang audio visual Rumah Pintar Pemilu  Radjiman Wedyodiningrat, divisi dan Subag Hukum KPU kabupate Ngawi kembali melaksanakan agenda rutin diskusi perundang-undangan dan peraturan pemilu.

Kali ini selaras dengan telah diundangkannya UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, diskusi mendalami tentang undang-undang tersebut versi penyelenggara pemilu. Menjadi nara sumber dalam kegiatan ini adalah ketua KPU Kabupaten Ngawi, Syamsul Wathoni, SHI, Msi dan anggota divisi hukum prima aequina sulistyanti.   Dalam paparannya ketua KPU membuka dengan menyampaikan  tentang isu-isu krusial dalam pembahasan UU pemilu.

Terdapat 5 isu krusial dalam UU pemilu yang terbaru ini, yaitu sistem pemilu, presidensial treshold, parlementiary treshold, besaran dapil dan metode konversi suara menjadi kursi.  Terkait sistem pemilu, tidak ada perubahan tetap menggunakan sistem proporsional terbuka untuk pemilu DPR dan DPRD dan distrik berwakil banyak  utk DPD, dengan Besaran dapil tetap pada 3-10 kursi perdapil dalam pemilu DPR dan 3-12 kursi per dapil bagi pemilu DPRD, berbagai sistem pemilu di dunia turut dipaparkan sebagai tambahan pengetahuan.

Perubahan besaran  terjadi parlementiary treshold yg naik menjadi 4 % dan presidential treshold menjadi 20% suara sah nasional atau 25% kursi DPR, sementara yang mendasar adalah terjadinya perubahan konversi suara menjadi kursi, yang semula menggunakan metode kuota hare menjadi menggunakan metode sainte league, paparan dilanjutkan dengan simulasi penghitungan kursi dengan metode sainte league.

Divisi hukum KPU kabupaten Ngawi lebih memberikan penekanan pada tahapan pilkada 2018 dan pileg/pilpres 2019 yang dimulai hampir bersamaan, sehingga terdapat tahapan-tahapan yang beririsan pada 2 pe,ilu tersebut, yaitu tahapan pembentukan badan adhoc, penyerahan dukungan pasangan calon perseorangan, pencalonan,pemutakhiran data pemilih dan kampanye dalam pilkada 2018 akan beririsan dengan tahapan verifikasi partai politik dan pencalonan (DCS) dalam pileg 2019, sesuatu yang tidak ringan utnuk dikerjakan.

Pada bagian lain disampaikan pula isu-isu terkini yang paerlu menjadi perhatian penyelenggara pemilu, yaitu adanya judicial review terhadap beberapa pasal dalam UU no 7 tahun 2017 tetang pemilu, yang berpotensi merubah aturan di tengah tahapan. Agenda diskusi kali ini juga diikuti oleh panwakab yg baru saja dilantik. (Prim)

Check Also

Rapat Staf Bahas Perencanaan Kegiatan Sampai Akhir Tahun

Ngawi, www.kpu–ngawikab.go.id – Kamis (7/9) Sekretariat KPU Kabupaten Ngawi melaksanakan Rapat Staf Kamisan yang dipimpin oleh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *