Profile

Pemilihan Umum merupakan manifestasi dari pelaksanaan demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Secara historis, penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung ini merupakan peristiwa yang kedua kali terjadi sejak Republik ini berdiri. Tentunya hal ini merupakan awal kebangkitan pelaksanaan demokratisasi di Indonesia yang selama ini tumbuh massif sejak pasca lengsernya kekuasaan Orde Baru yang sentralistik-otoritarian pada 1998.

Konsekuensi dari implementasi demokrasi material ini adalah terjadinya beberapa perubahan fundamental dalam teknis penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009. Perubahan elemen teknis pada Pemilu 2009 dimaksudkan agar system Pemilu 2009 bisa lebih sesuai dengan prinsip demokrasi serta memenuhi kebutuhan bangsa, yaitu terpilihnya anggota DPR disetiap tingkatan, Presiden dan Wakil Presiden dan Bupati dan Wakil Bupati yang dipilih secara langsung yang merupakan pilihan rakyat sehingga legitimasinya kuat untuk menjalankan roda pemerintahan.

Adanya beberapa perubahan aturan yang cukup mendasar di atas merupakan resultan dari pertarungan kepentingan antar partai politik di DPR yang tertuang dalam Undang-undang Pemilu yang secara hirarkis mesti diimplementasikan oleh KPU. Tentunya hal itu bukan pekerjaan mudah bagi KPU untuk dapat menterjemahkan aturan yang tertuang dalam UU ke dalam kegiatan praktis di lapangan. Tak ayal banyak kebijakan yang dihasilkan terkesan mendadak dan tidak terencana dengan baik mewarnai penyelenggaraan kegiatan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 serta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Komisi pemilihan Umum Kabupaten Ngawi 2008-2013 pada dasarnya melatar belakangi keinginan untuk menegakkan demokrasi dengan melalui Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 dan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Ngawi berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 serta Peraturan Perundangan tentang Pemilu yang berlaku.
Untuk mengaplikasikan pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam perumusan manajemen kebijakan publik serta indikator keberhasilan pelaksanaannya, perlu disusun Rencana Strategis sebagai pedoman yang diterapkan secara utuh di lingkungan KPU Kabupaten Ngawi dan jajarannya.

Dalam Rencana Strategis ini akan dijelaskan pula tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Strategis KPU Kabupaten Ngawi.